Tingginya animo masyarakat
menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS), membuat Pemprov DKI Jakarta menambah
anggaran tersebut pada tahun 2013 mendatang. Jika pada 2012 Pemprov DKI
menyediakan anggaran untuk jaminan kesehatan warganya hanya Rp 769 miliar, di
tahun 2013 mendatang dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,55 triliun. Anggaran
sebesar ini dialokasikan untuk pembayaran hutang program Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) tahun 2012 sebesar Rp 355 miliar dan Rp 1,2 triliun untuk
KJS.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, tingginya anggaran KJS ini karena dipastikan banyak warga yang ingin menikmati program tersebut. Terlebih ini program baru dan dipastikan pesertanya akan bertambah banyak, berbeda dengan saat Jamkesda digelar.
"Biasa lah semua waktu pertama pasti melonjak. Lonjakannya dari orang-orang yang tidak mampu berobat," ujar Basuki, Senin (17/12).
Basuki mengakui, sebelumnya masih banyak orang miskin yang tidak berani mengecek kesehatannya. Sebab jika diketahui sedang sakit, mereka justru takut berobat karena kendala biaya. Yakni dibebani 10 persen dari Jamkesda. Namun dengan program KJS, warga tidak takut lagi berobat. Sebab, semuanya gratis 100 persen baik di puskesmas maupun rumah sakit.
Basuki menyebutkan, uang sebesar Rp 355 miliar, untuk membayar hutang ke sejumlah rumah sakit yang bermitra dengan Pemprov DKI. Terutama saat program Jamkesda. Karenanya ia juga berpikir untuk membuat sistem online dalam program KJS di rumah sakit. Sehingga tagihan rumah sakit itu dapat langsung terkoneksi dan dibayarkan. Saat ini sistem yang digunakan masih manual, sehingga proses verifikasinya butuh waktu lama.
"Soal hutang itu bukan gara-gara ada KJS. Sejak dulu juga sudah hampir Rp 300 miliar hutangnya. Jadi sistem Jamkesda selalu tiap tahun tidak bisa bayar, nantinya pembayaran di tahun berikutnya," imbuh Basuki.
Karenanya pada tahun 2013 ini dianggarkan Rp 1,55 triliun agar program KJS berjalan dan hutang-Hutang tidak ada lagi. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya DKI tidak dibebani hutang lagi dalam program menyehatkan warga Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, tingginya anggaran KJS ini karena dipastikan banyak warga yang ingin menikmati program tersebut. Terlebih ini program baru dan dipastikan pesertanya akan bertambah banyak, berbeda dengan saat Jamkesda digelar.
"Biasa lah semua waktu pertama pasti melonjak. Lonjakannya dari orang-orang yang tidak mampu berobat," ujar Basuki, Senin (17/12).
Basuki mengakui, sebelumnya masih banyak orang miskin yang tidak berani mengecek kesehatannya. Sebab jika diketahui sedang sakit, mereka justru takut berobat karena kendala biaya. Yakni dibebani 10 persen dari Jamkesda. Namun dengan program KJS, warga tidak takut lagi berobat. Sebab, semuanya gratis 100 persen baik di puskesmas maupun rumah sakit.
Basuki menyebutkan, uang sebesar Rp 355 miliar, untuk membayar hutang ke sejumlah rumah sakit yang bermitra dengan Pemprov DKI. Terutama saat program Jamkesda. Karenanya ia juga berpikir untuk membuat sistem online dalam program KJS di rumah sakit. Sehingga tagihan rumah sakit itu dapat langsung terkoneksi dan dibayarkan. Saat ini sistem yang digunakan masih manual, sehingga proses verifikasinya butuh waktu lama.
"Soal hutang itu bukan gara-gara ada KJS. Sejak dulu juga sudah hampir Rp 300 miliar hutangnya. Jadi sistem Jamkesda selalu tiap tahun tidak bisa bayar, nantinya pembayaran di tahun berikutnya," imbuh Basuki.
Karenanya pada tahun 2013 ini dianggarkan Rp 1,55 triliun agar program KJS berjalan dan hutang-Hutang tidak ada lagi. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya DKI tidak dibebani hutang lagi dalam program menyehatkan warga Jakarta.
Reporter:
nurito
Sumber:
beritajakarta.com
http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/12/dki-anggarkan-kjs-rp-155-triliun
