KETUA RT DAN RW TIDAK LAGI WAJIB LAPOR LEWAT QLUE

Selasa, 17 Januari 2017 — 23:37 WIB

 

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua RT atau RW di Jakarta kini tidak lagi wajib melapor melalui aplikasi Qlue. Ini menyusul dicabutnya Pergub Nomor 903 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW di DKI Jakarta.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono aturan itu telah berlaku sebelum dirinya menjabat sebagai Plt. Adapun Sumarsono tidak mengetahui status aturan itu, apakah dicabut atau hanya tidak diberlakukan sementara.

“Bukan. Saya datang sudah ada aturan itu. Jadi saya masuk barang itu sudah ada, jadi enggak dipakai lagi. Saya enggak tahu prosesnya, tapi waktu saya masuk udah enggak berlaku, pending mungkin, yang jelas tidak ada dilaksanakan,” ujar Plt Gubernur DKI Sumarsono, yang akrab disapa Soni, di Balaikota, Selasa (17/1).

Soni mengaku tidak tahu secara pasti mengapa aturan itu tak lagi diberlakukan. Namun, Soni menduga hal dilakukan untuk mengembalikan marwah pengurus RT/RW yang merupakan panutan di lingkungan masyarakat.

Menurut dia, aturan itu kemungkinan telah menyinggung harga diri RT/RW yang dihargai bukan dari ketokohannya, melainkan dari insentif yang diberikan.“Sekarang RT/RW sudah tenang, kalau dulu demo terus dan biasanya bersurat ke Kemendagri yang membuat konflik terjadi. Sekarang kami redam, kerja seperti biasa, wajib melaksanakan kerukunan,” ujar Soni.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengungkapkan SK tersebut ditandatangani saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih aktif menjadi gubernur. Hal itu tertulis dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2432 Tahun 2016 Tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepada RT dan RW.

Pencabutan aturan itu ditandatangani Ahok pada 25 Oktober 2016 dan berlaku surut terhitung sejak 6 April 2016. Adapun alasan pencabutan pergub itu karena masih kurangnya pemahaman pengurus RT/RW dalam penggunaan Qlue. Di samping itu, perlu adanya perbaikan terhadap sistem Qlue guna mempermudah penggunaan sistem pelaporan ini kepada masyarakat.

“Sehingga sambil melakukan sosialisasi kepada RT/RW tentang mekanisme aplikasi Qlue dan perbaikan sistem, maka dilakukan evaluasi terhadap Kepgub 903,” ujar Premi
.

Seperti diketahu sempat terjadi protes oleh pengurus RT/RW di Jakarta kepada Basuki Tjahaja Purnama sebelum dia cuti dari jabatannya sebagai gubenur DKI Jakarta, terkait kewajiban pelaporan Qlue. Pengurus RT/RW merasa harga dirinya dihina atas aturan tersebut.(guruh)

Sumber: http://poskotanews.com/2017/01/17/ketua-rt-dan-rw-tidak-lagi-wajib-lapor-lewat-qlue/